Bandung, Er3 News.com – Banyak di warung pinggir jalan, di rumah mewah berlantai marmer, hingga di dapur kontrakan sempit warna hijau gas melon itu sama. Tulisannya jelas, tebal, dan suci niatnya: “Hanya untuk masyarakat miskin.”
Namun di negeri ini, kata “hanya” berubah makna. Ia bukan lagi pembatas, melainkan hiasan moral di tengah kebohongan sosial yang menular seperti asap elpiji bocor.
“Ketika Subsidi Tak Kenal Siapa Penerima” Pemerintah dengan gagah menetapkan kebijakan subsidi energi untuk rakyat kecil. Pertamina mengirim tabung 3 kilogram dengan semangat “keadilan sosial”. Disperindag membentuk tim pengawasan, lengkap dengan berita acara dan papan informasi harga eceran tertinggi.
Tapi di lapangan, siapa yang peduli?
Gas melon itu berpindah tangan dari agen ke pengecer, dari pengecer ke pembeli. Dan akhirnya dari kompor masyarakat miskin, ke kompor rumah berpagar tinggi. Yang di dapurnya ada kulkas dua pintu dan televisi menempel di tembok.
Si Kaya yang Tak Pernah Malu
Anehnya, orang kaya di negeri ini tidak pernah malu mengantre di pangkalan rakyat kecil. Mereka datang dengan Alphard, menurunkan ART yang memegang uang pecahan lima puluh ribu, lalu membawa dua tabung “subsidi”.
Kalau di tanya, mereka menjawab enteng: “Sama saja, gasnya juga dari Pertamina.”
Subsidi di anggap hak bersama, bukan hak terbatas. Dan selama tulisan “Hanya untuk Masyarakat Miskin” belum jadi barcode terintegrasi dengan nurani, semua orang bisa merasa miskin asal murah.
Negara yang Sibuk Mengatur, Tapi Tak Pernah Menjaga Yang paling menyedihkan, bukan pada tabung gasnya, melainkan pada diamnya sistem pengawasan. Dinas perdagangan sibuk dengan rapat koordinasi, sementara tim monitoring hanya datang ketika ada kunjungan menteri.
